Kabid Sosial dan Budaya (Sosbud) Bappeda Kukar, Gamal Abdul Aziz.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memaksimalkan penanganan kemiskinan, dengan menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan di sejumlah kecamatan.

Dari hasil pemetaan kondisi sosial ekonomi, dua wilayah yang menjadi fokus intervensi adalah Kecamatan Samboja dan Muara Kaman, yang dinilai masih memiliki jumlah penduduk miskin cukup tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Kabid Sosial dan Budaya (Sosbud) Bappeda Kukar, Gamal Abdul Aziz mengatakan, pendekatan penanganan kemiskinan tahun ini dan tahun mendatang dilakukan secara lebih spesifik dan berbasis data.

Pemerintah tidak hanya melihat angka kemiskinan secara makro, tapi juga memetakan lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian intensif.

 “Kami ingin penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran. Karena itu, kantong-kantong kemiskinan menjadi fokus utama agar intervensinya nyata dan efektif,” jelas Gamal Abdul Azi pada Poskotakaltimnews, di Tenggarong, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, Kecamatan Samboja dan Muara Kaman menjadi prioritas karena masih terdapat banyak keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi di dua wilayah tersebut membutuhkan program yang tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga pemberdayaan.

Ia menegaskan, pola penanganan kemiskinan kini mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dalam jangka panjang.

Ia juga menjelaskan, sejumlah program intervensi telah disiapkan, mulai dari peningkatan kualitas perumahan, perbaikan sanitasi, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan kerja, hingga akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Semua program tersebut dirancang sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kebutuhan masyarakat Samboja tentu berbeda dengan kebutuhan masyarakat Muara Kaman. Itu sebabnya pendekatannya harus spesifik,” ucapnya.

Selain pemetaan kebutuhan, Bappeda Kukar juga memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, khususnya dinas yang menangani bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta infrastruktur dasar. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih optimal dan tidak tumpang tindih.

Ia menambahkan, intervensi yang dilakukan meliputi program jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemkab akan memastikan bantuan sosial tepat sasaran sesuai data terbaru.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah akan memperkuat akses ekonomi melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah prioritas.

Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan setiap program memberikan hasil yang terukur. Data lapangan akan terus diperbarui agar kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi masyarakat yang dinamis. “Tanpa data yang akurat, intervensi sulit tepat sasaran. Karena itu pembaruan data menjadi sangat penting,” ujarnya.

Pendekatan berbasis lokasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kukar, terutama di wilayah-wilayah prioritas. Pemkab Kukar ingin memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di kantong kemiskinan, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

“Harapan kami, intervensi yang dilakukan secara terarah ini dapat mempercepat penurunan kemiskinan dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang,” ungkapnya. (Adv/riz)